PERKEMBANGAN
PEREKONOMIAN DI INDONESIA DARI MASA PENJAJAHAN SAMPAI MASA REVOLUSI
Kelas 1EB22
DELLA AUDIA (22213143)
DIMITRI DEANNAZ P (22213533)
iNDRI KRISTIANI (24213404)
RERE TRESHA
PUSPITO (27213418)
ROSSY RIZKY FADLY (28213104)
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
Persoalan-persoalan
ekonomi pada hakekatnya adalah masalah transformasi atau pengolahan
alat-alat/sumber pemenuh/pemuas kebutuhan, yang berupa faktor- faktor produksi
yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam dan keterampilan (skill) menjadi
barang dan jasa.
Seperti yang kita ketahui bahwa yang menentukan bentuk
suatu sistem ekonomi adalah lembaga-lembaga, khususnya lembaga ekonomi yang
menjadi perwujudan atau realisasi falsafah tersebut.
Pergulatan pemikiran tentang sistim ekonomi apa yang
sebaiknya di diterapkan Indonesia telah dimulai sejak Indonesia belum mencapai
kemerdekaannya. Sampai sekarang pergulatan pemikiran tersebut masih terus
berlangsung.
Bung Hatta selain sebagai tokoh Proklamator bangsa
Indonesia, juga dikenal sebagai perumus pasal 33 UUD 1945. Bung Hatta menyusun pasal 33 didasari pada pengalaman pahit bangsa Indonesia
yang selama berabad-abad dijajah oleh bangsa asing yang menganut sitem ekonomi
liberal-kapitalistik. Penerapan sistem ini di Indonesia telah menimbulkan
kesengsaraan dan kemelaratan, oleh karena itu menurut Bung Hatta sistem ekonomi
yang baik harus berasaskan kekeluargaan.
B. Rumusan Masalah
1. Sistem
Ekonomi apa yang dianut oleh Indonesia?
2. Bagaimana
sistem ekonomi Indonesia pada masa penjajahan sampai masa revolusi?
3. Apa
latar belakang Sistem Ekonomi Indonesia?
C.
Tujuan
1. Mengetahui perkembangan sistem ekonomi di
Indonesia dari masa penjajahan sampai revolusi
2. Mengetahui perbedaan dari setiap sistem
ekonomi di Indonesia dari masa penjajahan sampai revolusi
3. Mengetahui pengaruh perkembangan
Ekonomi
4. Mengetahui sebab akibat yang
ditimbulkan dari penerapan Ekonomi nya
5. Menambah
wawasan mengenai sistem ekonomi di
Indonesia
PEMBAHASAN
1. PENGERTIAN
SISTEM PEREKONOMIAN
Sistem perekonomian adalah sekumpulan
sistem yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan
bersama untuk mencapai suatu tujuan yang digunakan oleh suatu negara untuk
mengatur faktor produksi yang dimilikinya baik kepada individu maupun
organisasi di negara tersebut. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh
memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor
tersebut di pegang oleh pemerintah.
2. PERKEMBANGAN SISTEM
PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Sistem Perekonomian Indonesia Masa Penjajahan
Ø Sistem Perekonomian Indonesia Masa Pendudukan Belanda
Pada masa penjajahan indonesia menerapkan
sistem perekonomian monopolis.dimana setiap kegiatan perekonomian dijalankan
sesuai penguasa perdaganngan Indonesia saat itu. VOC adalah lembaga yang
menguasai perdagangan Indonesia saat itu. Pada masa VOC berkuasa mereka
menerapkan peraturan dan strategi agar mereka tetap menguasai perekonomian
Indonesia. Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC seperti verplichte leverentie
(kewajiban meyerahkan hasil bumi pada VOC ) dan contingenten (pajak hasil bumi)
dirancang untuk mendukung monopoli itu. Disamping itu, VOC juga menjaga agar
harga rempah-rempah tetap tinggi, antara lain dengan diadakannya pembatasan
jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam penduduk, pelayaran Hongi dan
hak extirpatie (pemusnahan tanaman yang jumlahnya melebihi peraturan). Semua
aturan itu pada umumnya hanya diterapkan di Maluku yang memang sudah diisolasi
oleh VOC dari pola pelayaran niaga samudera Hindia.
Sejak VOC di bubarkan tahun
1799, perkembangan perekonomian bangsa Belanda mengalami masa yang sangat
suram. Mundurnya kegiatan ekonomi bangsa Belanda pada masa itu di sebabkan
karena negeri Belanda menjadi anggota koalisi untuk menghadapi pemerintah
Napoleon Bonaparte dari Perancis. Untuk mengatasi ekonomi negara seperti ini,
pemerintah kolonial mencoba untk menggali potensi Indonesia melalui pelaksanaan
tanam paksa.
Setelah tanam paksa di
hapuskan, sistem ekonomi yang di terapkan oleh pemerintah kolonial Belanda
bersifat liberal dan mengembangkan sistem ekonomi kapitalisme.
Perkembangan
Ekonomi Swasta Asing
Pengusaha Swasta Belanda
maupun orang-orang Eropa lainnya, lebih banyak mengusahakan
perkebunan-perkebunan dengan tanaman yang laku di pasar Eropa. Selain itu ,
juga banyak yang terjuan dalam bidang pertambangan. Sementara orang Timur Asing
yang terjuan dalam bidang perekonomian di antaranya sebagai pedagang kelontong
dan menguasai pusat-pusat perekonomian yang di anggap strategis seperti
mengontak pasar kepada pemerintahan kolonial belanda, sehingga setiap orang
yang memasuki pasar, baik sebagai pedagang dan pembeli harus membayar sewa
masuk.
Perkembangan
Ekonomi Masyarakat di Berbagai Daerah
Ekonomi masyarakat di
berbagai daerah sulit untuk berkembang ke arah kemajuan, karena masyarakat
tersebut hanya sebagai buruh atau tenaga kerja kasar dengan menerima upah yang
sangat rendah.
Pengaruh Perkembangan Ekonomi
• Perdagangan :
Pada masa pemerintahan kolinial Belanda, kegiatan dagang dikuasai oleh
pengusaha-pengusaha swasta asing.
• Pertanian
dan perikanan : Pada masa kolonial banyak masyarakat
Indonesia bergerak dalam bidang pertanian dan perikanan. Namun hasil pertanian
dan perikanannya sering tidak dapat mereka nikmati karena diramoas oleh
pemerintah kolonial Belanda.
• Industri dan Infrastruktur :
pemerintahan belanda juga membangun infrastruktur seperti irigasi, jalan raya,
jembatan, jalan kereta api untuk menunjang kelancara pengangkutan hasil-hasil
perusahaan perkebunan dari daerah pedalaman ke daerah pantai atau pelabuhan
yang akan meneruskan ke dunia luar.
Ø Sistem Perekonomian Indonesia Masa Pendudukan Inggris
Inggris berusaha merubah pola pajak hasil
bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan
Landrent (pajak tanah). Selain itu, dengan landrent, maka penduduk pribumi akan
memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India.
Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk
dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari
negara penjajah.
Akan tetapi, perubahan yang cukup mendasar dalam
perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami di Hindia Belanda.
Sebab-sebabnya antara lain :
a. Masyarakat Hindia Belanda pada umumnya buta
huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang kena pajak.
b. Pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri
jumlahnya terlalu sedikit.
c. Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para
bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan secara
turun-temurun.
Ø Sistem Perekonomian Indonesia Masa Pendudukan Jepang
Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu
kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang
dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam
struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi
bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan
militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati
prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil
yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.
Seperti ini lah sistem
sosialis ala bala tentara Dai Nippon. Segala hal diatur oleh pusat guna
mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan
perang Pasifik.
Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Lama
Pada masa awal kemerdekaan perekonomian
Indonesia amatlah buruk antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi
karena pada saat itu indonesia menggunakan 4 mata uang, yaitu mata uang De
Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan
Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for
Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di
daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga
mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai
pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang
beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga penyebab lain adalah adanya blokade
ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan
luar negri RI, kosongnya kas negara akibat penjajahan, eksploitasi
besar-besaran di masa penjajahan.
Ø Perekonomian Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal
Masa ini disebut masa
liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan
prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori
mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha
pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi,
terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi
perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah
ekonomi, antara lain :
a) Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang
(sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar
tingkat harga turun.
b) Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya
menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa
bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu
dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan
kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi
dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat
pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan
pengusaha non-pribumi.
c) Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank
Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai
bank sentral dan bank sirkulasi.
d) Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali
Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan
kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi
diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah
menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini
tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman,
sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
e) Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB,
termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda
yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa
mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.
Ø Perekonomian Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli
1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur
ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh
pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama
dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan
tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum
mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
a) Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959
menurunkan nilai uang sebagai berikut : Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp
50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang
melebihi 25.000 dibekukan.
b) Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk
mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam
pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia.
Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
c) Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965
menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya
dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru
hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk
menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Kegagalan-kegagalan dalam
berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat
pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang
dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan
Malaysia dan negara-negara Barat. ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan
menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia
berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang
lain. Sehingga pada masa itu sistem yang dipergunakan masih belum cukup efektif
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, malah memunculkan beberapa
masalah baru.
Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Baru
Setelah jatuhnya masa
pemerintahan presiden Soekarno dan digantikan oleh presiden Soeharto, Pada masa
ini perbaikan di bidang ekonomi dan politik adalah prioritas utama. Program
pemerintahan saat itu berorientasi pada usaha mengontrol laju inflasi yang
menjadi warisan dari pemerintahan sebelumnya, penyelamatan keuangan negara dan
pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan,
karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.
Setelah melihat pengalaman
masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah
bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki
keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi
demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang
campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam
kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan
sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini
adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai
berkiblat pada teori-teori Keynesian.
Kebijakan ekonominya
diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan
: kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan
kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran
pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum
pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang
disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).
Hasilnya, pada tahun 1984
Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan
indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan
penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat.
Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah
kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.
Pada awal pemerintahannya
usaha – usaha yang dilakukan sangat berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat. Namun dibalik itu dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran
lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah,
antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin
tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan
konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan
hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik,
ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh.
Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global,
Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara
drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai
kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Reformasi
Pemerintahan presiden
BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang
cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk
mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman
Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara
dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde
baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme),
pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs
rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan
kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh
presiden Megawati.
Ø Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah-masalah yang
mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum.
Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi
antara lain :
a) Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$
5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang
luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b) Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah
menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi
perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi
beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi
Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena
BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga
direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada
gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi
membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia,
dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
Ø Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial
pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain
menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak
dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan,
serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial
pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung
Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang
berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Kebijakan yang ditempuh
untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan
infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang
investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah
diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu,
yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Menurut Keynes, investasi
merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari
kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi
investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi
undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di
Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Pada pertengahan bulan
Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2
miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti
agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk
berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa
kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah
penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05
juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara
lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang
(perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil
kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan
terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya
serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah
berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam
negeri masih kurang kondusif.
Sistem
ekonomi Indonesia sebagai sintesa kapitalisme dan sosialisme
Menurut beberapa pengamat
sistem perekonomian Indonesia merupakan percampuran antara sistem kapitalisme
dan sosialisme,namun bukan berarti menyingkirkan aspek – aspek lain yang
membangun sistem perekonomian Indonesia. Dengan mengadopsi kebaikan – kebaikan
yang ada pada 2 sistem tersebut maka terbentuklah sistem perekonomian dindonesia
yang disebut sistem ekonomi pancasila. Tentunya dalam pembentukannya ada
bongkar-pasang untuk mendapatkan kesesuaian. Individualisme vs kolektivisme.
Dengan memadukan dua unsur ini maka yang ada dalam sistem Indonesia adalah
bukan individualisme dan bukan pula kolektivisme. Dalam perekonomian Indonesia
ada individualisme, namun karena telah di batasi kolektivisme maka
individualisme ini tidak segarang aslinya. Sentralisai dan swastanisai. Peran
negara dalam sistem perekonomian Indonesia memang sentral, namun hal itu tidak
menjadikannya seperti sentralisme yang ada di negara-negara sosialisme,
lagi-lagi hal ini karena hasil sintesa antara individulisme dan kolektivisme.
PENUTUP
Kesimpulan
Kesimpulan dari sejarah
sistem perekonomian di Indonesia sejak zaman sejarah hingga reformasi adalah
1. Semakin Meningkatnya Mutu Perekonomian Di Indonesia,
terdapat inflasi naik turunnya perekonomian di Indonesia
2. Dilihat dari latar belakang sejarah,
Indonesia menganut sistem Ekonomi yang berasaskan kekeluargaan .
3. Dasar sistem ekonomi Indonesia dimuat
dalam UUD 1945 pasal 33
4. Seiring perkembangan zaman, sistem
ekonomi di Indonesia condong ke Barat
5. Perekonomian di Indonesia cenderung
berubah-ubah dari setiap pemimpin yang memimpin Negara.
Daftar Pustaka :
http://andreaspaka.wordpress.com/2011/04/13/sistem-ekonomi-indonesia-orlam-orba-%E2%80%93-reformasi/
- http://onlinebuku.com/2009/03/06/sejarah-perekonomian-indonesia/
- http://sidikaurora.wordpress.com/2011/02/16/perkembangan-sistem-perekonomian-indonesia-dari-masa-ke-masa/
- http://www.scribd.com/doc/49634650/PARADIGMA-BARU-PEMBANGUNAN-EKONOMI-INDONESIA-MENUJU-BANGSA-YANG-LEBIH-SEJAHTERA
